Bagaimana implementasi landasan sosiologis dan antropologis pendidikan di Indonesia jelaskan

Landasan  Pendidikan Sekolah Dasar dari sudut pandang sosiologis-antropologis. Cara pandang sosiologis-antropologis atau sosio-antropologis adalah cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam proses sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dan proses enkulturasi atau pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks pembudayaan. Pertanyaan pokok dalam kedua proses tersebut adalah bagaimana pendidikan dasar meletakkan dasar dan mengembangkan secara kontekstual sikap sosial dan nilai-nilai kebudayaan untuk kepentingan peserta didik dalam hidup bermasyarakat dan berkebudayaan? Namun demikian dalam pembahasannya kita akan melihat pendidikan dasar itu secara utuh, tidak secara ketat memisah-misahkan cara pandang itu.

Dilihat secara sosiologis dan antropologis masyarakat dan bangsa Indonesia sangatlah heterogen dalam segala aspeknya. Oleh karena itu, walaupun kita secara konstitusional menganut konsepsi satu sistem pendidikan nasional, instrumentasi atau pengelolaan sistem pendidikan itu tidaklah mungkin dilakukan secara homogen penuh. Masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki fenomena yang bersifat pluralistik atau berbhinneka tetapi terikat oleh komitmen satu kesatuan tanah air, kebangsaan, dan bahasa persatuan. Itulah semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi seloka kehidupan kita dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Keadaan itu yang merupakan suatu conditio sine quanon atau kenyataan yang merupakan keniscayaan yang secara nyata akan mempengaruhi praksis atau kehidupan nyata pendidikan nasional kita, termasuk pendidikan Sekolah Dasar. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional kita menganut prinsip diversifikasi dalam pengembangan kurikulumnya, sebagai bentuk perwujudan kelenturan atau fleksibilitas dan adaptabilitas sistem pendidikan terhadap kondisi sosiologis dan antropologis Indonesia. Contohnya, Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) masing-masing Sekolah Dasar di berbagai tempat di seluruh tanah air dapat mengakomodasikan keunikan lingkungannya (perkotaan, perdesaan pertanian, perdesaan pantai dan sebagainya) dengan tetap merujuk pada standar nasional pendidikan.

Secara sosiologis Indonesia merupakan masyarakat agraris dan maritim yang secara terus-menerus mengalami transformasi menjadi masyarakat modern dengan cara memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Secara sosio-politik bangsa Indonesia merupakan sebuah negara kebangsaan atau nation state yang didukung oleh masyarakat majemuk multietnis, multiras, multi pengalaman sejarah yang bersatu dalam tata kehidupan masyarakat negara, dari sebuah negara kesatuan atau unitary state dan bukan sebuah negara serikat atau federal state. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia merupakan sebuah entitas sosial yang menjadi satu kesatuan utuh karena faktor kontrak sosial dan komitmen sosial, sebagaimana hal itu termaktub dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Inti dari semua kontrak dan komitmen sosial tersebut itu adalah bahwa bangsa Indonesia adalah satu tapi plural yang bersatu dalam wadah NKRI untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, keutuhannya harus selalu dijaga dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat, bangsa, dan Negara.

Implikasi dari karakteristik sosiologis dan sosial-politis masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia adalah perlu dibangunnya satu sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan dengan menerapkan politik pendidikan nasional yang terdesentralisasi. Dengan politik desentralisasi pendidikan, kekuasaan pemerintah dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional terbagi ke dalam kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pendidikan nasional yang menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas lebih bersifat sentralistik, kini dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas secara fundamental berubah menjadi sebuah sistem pendidikan yang lebih desentralistik. Alasan-alasan perubahan yang sangat mendasar dan pokok-pokok desentralisasi pendidikan tersebut dapat kita pahami dari Penjelasan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai berikut.

  1. Secara makro nasional gerakan reformasi di Indonesia menuntut diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  2. Keseluruhan prinsip tersebut memberi implikasi terhadap kandungan, proses dan manajemen pendidikan nasional. Untuk itulah dalam sistem pendidikan kita saat ini diupayakan berbagai pembaharuan seperti kurikulum nasional yang bersifat sentralistik menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersifat desentralistik; penerapan kurikulum yang berdiversifikasi untuk melayani keberagaman; dan pengembangan standar nasional pendidikan sebagai baku mutu pendidikan secara nasional.
  3. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2006 tentang Pemerintahan daerah beserta PP RI No. 38 Tahun 2007, sebagian besar urusan pendidikan telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga perwujudan sistem pendidikan nasional kini berada pada situs satuan pendidikan dengan paradigma manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sebagai wahana operasional sistem pendidikan nasional tersebut. Pemerintah pusat lebih banyak berperan sebagai regulator dan penjamin mutu pendidikan secara makro dalam konteks perwujudan pendidikan nasional sebagai wahana pemberdayaan potensi peserta didik, pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, guna mewujudkan proses pencerdasan kehidupan bangsa.

Dengan demikian bila semua prinsip pendidikan nasional dapat diwujudkan dengan baik, maka keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat dan bangsa, Indonesia akan terakomodasi dalam sistem pendidikan nasional. Demikian juga dalam pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, yang kita paham bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan, dan sebagian besar penduduk Indonesia dari sekitar 200 jutaan itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dalam konteks itu maka pengelolaan pendidikan yang berdiversifikasi dengan tetap berorientasi mutu yang bersifat nasional atas dasar standar nasional pendidikan, merupakan suatu keharusan untuk dikembangkan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian pendidikan Sekolah Dasar akan mampu memfungsikan dirinya sebagai lembaga pendidikan formal yang memberi landasan pengembangan diri sebagai individu putra putri Indonesia dan memberi landasan yang kuat untuk melanjutkan pada pendidikan SMP dan sejenisnya sebagai manifestasi program wajib belajar pendidikan dasar.

Secara antropologis Indonesia merupakan masyarakat multietnis dan multiras. Dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Kupang di dalam 13.000 pulau itu hidup ratusan etnis/suku yang memiliki tradisi yang unik dan berbicara dalam bahasa daerah setempat, serta keturunan bangsa lain yang karena proses sejarah dan/atau proses yuridis menjadi warga negara Indonesia. Ke semua itu merupakan kenyataan yang perlu terakomodasi dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, belum lagi ada sebagian kecil masyarakat Indonesia yang karena menempati taraf kehidupan ekonomi yang lebih baik sebagai hasil usahanya atau karena kedudukannya, memerlukan kesempatan pendidikan bagi anak-anaknya yang melampaui standar nasional pendidikan, misalnya dalam bentuk kelas internasional atau sekolah yang bertaraf internasional. Sementara itu keunggulan lokal pun memperoleh peluang untuk dikembangkan. Untuk itulah dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas digariskan ketentuan perlu dikembangkannya pendidikan SD yang berstandar nasional, tetapi juga pendidikan SD dengan orientasi keunggulan lokal atau SD dengan orientasi internasional dalam kurikulumnya. Namun demikian perlu diwaspadai jangan sampai pengembangan sekolah bertaraf internasional itu secara pelan menggerus semangat kebangsaan Indonesia.

Terkait erat dengan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia, sistem pendidikan nasional menerapkan prinsip pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif, pendidikan terbuka dan multimakna, pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat, dan pendidikan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat. Kesemua prinsip tersebut merupakan wahana programatik yang memungkinkan sistem pendidikan nasional mampu mengakomodasikan keberagaman sosial dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.

Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan tiga macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu: (1) paham individualisme, (2) paham kolektivisme, (3) paham integralistik.

Paham individualisme dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain.

Dampak individualisme menimbulkan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Dalam masyarakat seperti ini, usaha untuk mencapai pengembangan diri,  antara anggota masyarakat satu dengan yang lain saling berkompetisi sehingga menimbulkan dampak yang kuat.

Paham kolektivisme memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya.

Sedangkan paham integralistik dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis merupakan masyarakat. Masyarakat integralistik menempatkan manusia tidak secara individualis melainkan dalam konteks strukturnya manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan tanpa merugikan kepentingan pribadi.

Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat: (1) kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, (2) kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat, (3) negara melindungi warga negaranya, dan (4) selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang tapi juga meningkatlan kualitas masyarakat umum.

Implementasi Landasan Pendidikan Sosiologis

Masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan, utamanya pada zaman pemerintahan orde baru telah banyak perubahan. Sebagai masyarakat majemuk, maka komunitas dengan ciri-ciri unik baik secara horizontal maupun vertikal masih dapat ditemukan. Demikian pula halnya dengan sifat-sifat dasar dari zaman penjajahan belum terhapus seluruhnya. Namun dengan niat politik yang kuat menjadi suatu masyarakat bangsa Indonesia serta dengan kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan. Berbagai upaya yang persatuan dan kesatuan yang kokoh, berbagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal terakhir tersebut kini makin mendapat perhatian yang semestinya dengan antara lain memasukkannya muatan lokal di dalam kurikulum sekolah. Muatan lokal yang didasarkan pada kebhinekaan masyaraka Indonesia. Dengan demikian akan dapat diwujudkan manusia Indonesia dengan wawasan nusantara dan berjiwa nasional akan tetapi memahami dan menyatu dengan lingkungan. Berbagai upaya yang dilakukan, baik melalui jalur sekolah (seperti mata pelajaran PKn, pendidikan sejarah) maupun jalur pendidikan luar sekolah (seminar, lingkungan) telah mulai menumbuhkan benih-benih persatuan dan kesatuan yang semakin kokoh. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia.

Seperti halnya dimasukkannya mata pelajaran “muatan lokal“ yang bertujuan dapat membentuk manusia-manusia lokal, bahkan untuk memperkuat itu, dikukuhkan kedalam UU RI No.2 tahun 1989 Pasal 37 dan Pasal 38, PP RI No. 28 Tahun 1990 Pasal 14 ayat 3 dan 4.

Fungsi Kajian Landasan Pendidikan Sosiologis

Kajian dalam landasan pendidikan sosiologis memiliki banyak fungsi, beberapa fungsi dari landasan pendidikan sosiologis diantaranya adalah:

Menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk diperlukan konsep-konsep, proposisi-proposisi mulai dari yang bercorak generalisasi empirik sampai dalil dan hukum-hukum yang mantap, data dan informasi mengenai hasil penelitian lapangan yang actual, baik dari lingkungan sendiri maupun dari lingkungan lain, serta informasi tentang masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, komunikan akan memperoleh pemahaman dan wawasan yang baik dan akan dapat menafsirkan fenomena-fenomena yang dihadapi secara akurat. Penjelasan-penjelasan itu bisa disampaikan melalui berbagai media komunikasi.

Meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Sejalan dengan  itu, tuntutan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru.

Menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan, dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri.

Jadi, secara umum  pendikan sosiologis bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan (pemahaman eksplanasi, prediksi, dan utilisasi) melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena siosial dan pendidikan, dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Secara khusus, Sosiologi Pendidikan berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat dalam institusi pendidikan dan dampaknya bagi peserta didik, tentang hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas sekitarnya, dan tentang hubungan antara pendidikan dengan pranata kehidupan lain.

Hubungan Pendidikan dan Stratifikasi Sosial.

Banyak tokoh pendidikan yang menaruh kepercayaan terhadap fungsi pendidikan dalam rangka memperbaiki nasib seseorang sehingga dapat naik status/golongan dalam tangga sosialnya. Implikasinya, muncul gagasan dan program perluasan dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Dengan gagasan dan program tersebut diharapkan dapat dicairkannya batasbatas antar status/kelas/golongan dalam tangga sosial yang ada. Diharapkan bahwa kesempatan belajar yang sama memerikan peluang bagi setiap anak untuk mendapatkan pekerjaan yang dicita-citakannya. Program wajib belajar atau pendidikan universal memberikan kompetensi yang sama bagi setiap orang dari semua status/golongan. Dengan demikian, perbedaan sosial akan dapat dikurangi, sekalipun mungkin tidak dapat dihapuskan seluruhnya. Permasalahannya, apakah dengan pendidikan tersebut stratifikasi sosial dapat dihilangkan? Pendidikan dipandang tidak akan dapat

menghapuskan stratifikasi sosial, bahkan sebaliknya akan dapat melestarikan adanya

stratifikasi sosial. Sekalipun demikian, konsep hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial memberikan harapan bagi setiap orang untuk dapat naik status/golongan di dalam tangga sosialnya. Hal ini mesti dipahami dan diperhatikan betul oleh para guru, sebab konsep ini akan dapat dijadikan acuan oleh para guru untuk memberikan dorongan atau motivasi bagi para siswanya agar mereka belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi dan belajar sampai jenjang pendidikan tertinggi. Guru hendaknya dapat memberikan contoh atau teladan mengenai kasus-kasus mobilitas sosial tersebut. Dalam konteks ini, alangkah sangat tidak diharapkan apabila guru memandang rendah para siswanya yang berasal dari golongan rendah, dan apabila guru tidak yakin dengan kemampuan para siswanya tersebut. Sikap guru seperti ini jelas akan kontra produktif, akan menghalangi untuk terjadinya mobilitas sosial. Sebab itu, para guru hendaknya menyadari betul bahwa pendidikan – khususnya sekolah – memiliki fungsi mobilitas sosial.

 Landasan dalam Pendidikan Antropologis

Antropologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ”antrophos” berarti manusia, dan “logos” berarti ilmu. Antropologis mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologis memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbanding atau perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan dan manjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang sering kali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama.

Antropologis adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase.

Antropologis secara garis besar dipecah menjadi 2 bagian yaitu antropologi fisik/biologi dan antropologi budaya. Tetapi dalam pecahan antropologi budaya, terpecah – pecah lagi menjadi banyak sehingga menjadi spesialisasi – spesialisasi, termasuk antropologi pendidikan.

Seperti halnya kajian antropologis pada umumnya, pendidikan antropologis berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia khususnya dalam dunia pendidikan.

  Implementasi Landasan Pendidikan Antropologis

Landasan pendidikan antropologis adalah hal yang tak bisa dilewatkan untuk diimplementasikan dalam masyarakat, terutama bidang pendidikan. Namun, ada berberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi landasan antropologi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi landasan antropologi adalah sebagai berikut:

  1. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat

Identifikasi kebutuhan masayarakat ini bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, baik secara formal maupun informal, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat kelas bawah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan bahan pengembangan kurikulum.

Contohnya adalah melihat keadaan lingkungan masyarakat diterapkan model pembelajaran berbasis budaya lokal. Model pembelajaran ini diterapkan melalui muatan lokal. Materi disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah di lingkungan sekolah. Sehingga siswa dapat mengenali potensi budayanya sendiri, mengembangkan budaya, menumbuhkan cinta tanah air, dan mempromosikan budaya lokal kepada daerah lain.

  1. Keterlibatan partisipasi masyarakat

Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan nara sumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar.

  1. Pemberian pendidikan kecakapan hidup

Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional, membaca, menulis, berhitung, memcahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi (Dikdasmen 2002, dalam Efendi 2009:153).

 Manfaat Landasan Pendidikan Antropologis

Setiap manusia memiliki perbedaan, oleh karena itu untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar seorang pendidik harus sedikit banyak memahami latar siswa yakni keluarga, budaya, lingkungan siswa. Itulah sebabnya antropologi dibutuhkan sebagai landasan dalam pendidikan. Landasan pendidikan antropologis memiliki beberapa manfaat diantaranya:

  1. Dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara Universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat (suku bangsa).
  2. Dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang.
  3. Dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia diseluruh dunia khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi.
  4. Dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya.

Dari manfaat diatas dapat disimpulkan bahwa, antropologi dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki jiwa nasionalis.

Sosialisasi dan Enkulturasi sebagai Pendidikan

Menurut Peter L. Berger “Sosialisasi adalah suatu proses dimana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat” (Kamanto Sunarto, 1993). Yang dipelajari individu melalui sosialisasi ini adalah peranan-peranan. Dalam proses sosialisasi individu belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankannya serta peranan-peranan yang harus dijalankan orang lain. Melalui penguasaan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat ini individu akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan enkulturasi adalah suatu proses dimana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Herkovits menyatakan bahwa sosialisasi menunjukkan proses pengintegrasian individu ke dalam sebuah kelompok sosial, sedangkan enkulturasi adalah proses perolehan kompetensi budaya untuk hidup sebagai anggota kelompok (Imran Manan,1989).

Pendidikan diupayakan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sehubungan dengan itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologis, pendidikan identik dengan sosialisasi, sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologis, pendidikan identik dengan enkulturasi. Karena di dalam proses sosialisasi hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi, dan sebaliknya bahwa di dalam proses enkulturasi juga terjadi proses sosialisasi, dalam konteks ini maka pendidikan hakikatnya meliputi sosialisasi dan enkulturasi. Definisi sosialisasi menekankan kepada pengambilan peranan, sedangkan definisi enkulturasi menekankan kepada perolehan kompetensi budaya. Namun dalam kehidupan yang riil, sesunguhnya di dalam sosialisasi itu inherent (melekat) juga kebudayaan. Sebab, kebudayaanlah yang menentukan arah dan cara-cara sosialisasi yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pola Sikap Guru kepada Siswa dan Implikasinya terhadap Fungsi dan Tipe Guru

Pendidikan sosiologis dan atropologis dapat dikaitkan dengan pola sikap guru terhadap murid. David Hargreaves (Sudarja Adiwikarta, 1988) mengemukakan tiga kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe/kategori guru. Pola tersebut yakni:

  • Pola Pertama: Guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi (pembudayaan). Implikasinya maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan peretimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan Hargreaves sebagai penjinak atau penggembala singa (“lion tamer”).
  • Pola Kedua: Guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus meghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru demikian dikategorikan sebagai penghibur atau “entertainer”.
  • Pola Ketiga: Guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar, dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus berubah, bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat. Implikasinya guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid. Baik secara individual maupun kelompok kecil, guru dan murid bersama-sama menyusun program kurikuler. Hubungan guru-murid didasari kepercayaan, dan arah belajar-mengajar adalah pengembangan kemampuan dan kemauan belajar di kalangan murid. Tipe guru demikian dikategorikan oleh Hargreaves sebagai “guru romantik” (romantic)

DAFTAR PUSTAKA

 Tim Dosen MKDK. 2013. Landasan Ilmu Pendidikan. Jakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Jakarta.

Kadir, Abdul. 2012. Dasar-Dasar Pendidikan Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group

http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/LANDASAN_PENDIDIKAN/BBM_4.pdf

http://akhmad-sugianto.blogspot.co.id/2013/09/landasan-sosiologis-pendidikan.html

http://akhmad-sugianto.blogspot.co.id/2013/09/landasan-antropologi-pendidikan_24.html