medcom.id, Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menguraikan banyaknya hambatan-hambatan dalam mencapai target pertumbuhan industri di era persaingan bebas saat ini. Tiga hambatan besar itu di antaranya kecukupan energi di Indonesia untuk menopang industri, bunga bank yang terlalu tinggi, dan biaya logistik. Menteri Perindustrian Saleh Husen mengatakan pertumbuhan industri 2016 ditargetkan mencapai 5,3 persen hingga 5,7 persen. Namun, target tersebut rasanya sulit dicapai bila hambatan-hambatan tersebut tidak segera dibenahi. Menurutnya, hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi dengan memberikan insentif bagi pelaku industri. "Kita kan juga bersaing dengan negara tetangga, dengan berbagai insentif yang diberikan tentu kita harus berlomba juga," kata Saleh dalam diskusi Kadin, di Hotel Mandarin Oriental, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (1/6/2016). Saleh menyebutkan satu hambatan di sektor energi. Harga energi di Indonesia masih sangat tinggi sehingga industri dalam negeri sulit bersaing dengan luar negeri, salah satunya yakni mahalnya harga gas. Sebelum Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas, harga gas di Indonesia sangat tinggi yaitu USD9 per MMBTU. Sedangkan negara tetangga Filipina sebesar USD5,43 per MMBTU, Singapura sebesar USD4,5 per MMBTU, dan Malaysia USD4,47 per MMBTU. Seharusnya, dengan diturunkannya harga gas bisa dapat mendongkrak persaingan industri Indonesia tersebut. "Salah satu yang dapat mendorong adalah harga energi yang bersaing. Saat ini harganya masih termasuk tinggi dibanding negara tetangga kita," ujar dia. Hambatan kedua adalah bunga bank Indonesia yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. Menurutnya, perlu koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan bunga bank tersebut. Dengan demikian, para pelaku industri tidak akan mencari pinjaman di luar negeri untuk memenuhi industrinya. Hambatan ketiga, terkait biaya logistik. Diakuinya, biaya logistik di Indonesia belum bisa bersaing. Tapi, sudah banyak kebijakan untuk menurunkan biaya logistik tersebut seperti yang dilakukan Kemenperin dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.